Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah penahanan Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Bintan Moh Saleh H Umar selama 30 hari. Terkait perpanjangan masa penahanan itu, keduanya pun akan kembali mendekam di rumah tahanan (Rutan) KPK.
Apri dan Saleh diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016 sampai 2018.
“Memperpanjang masa penahanan tersangka AS (Apri Sujadi) dan kawan-kawan untuk masing-masing selama 30 hari,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, rabu (10/11/2021).
Untuk tersangka Apri Sujadi akan kembali mendekam di Rutan Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan, Saleh Umar akan mendekam di Rutan KPK Kavling C1. Penambahan masa penahanan itu berlaku sejak 10 November sampai 9 Desember mendatang.
Penambahanan masa penahanan, kata Ali, dilakukan penyidik KPK karena masih memerlukan sejumlah keterangan dari para saksi.
“Hingga saat ini masih berjalan dengan mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dengan perkara,” katanya.
Kekinian KPK tengah menelisik peran Bupati Apri Sujadi dalam memberikan arahan untuk penerimaan fee proyek kuota rokok dan minuman alkohol tersebut. KPK mendapat keterangan itu setelah memeriksa sejumlah saksi.
“Didalami keterangannya antara lain terkait dengan dugaan arahan berulang dan berlanjut dari tersangka AS ( Apri Sujadi) untuk mendapatkan fee atas setiap pemberian izin kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan,” kata Ali kemarin
Kasus ini bermula, ketika Saleh dan Apri dari 2016 sampai 2018 diduga telah melakukan penetapan kuota rokok maupun minuman alkohol di BP Bintan dengan menentukan sendiri tanpa mempertimbangkan jumlah kebutuhan secara wajar.
BP Bintan diketahui sejak 2016 sampai 2018, telah menerbitkan kuota minuman Alkohol kepada PT. TAS (Tirta Anugrah Sukses) yang diduga belum mendapatkan izin edar dari BPOM.
“Dan dugaan terdapat kelebihan (mark-up) atas penetapan kuota rokok di BP Bintan dimaksud,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu.
Alex menyebut perbuatan Apri dan Saleh sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012, yang diperbaharui dengan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.
“Atas perbuatannya Apri dari tahun 2017 sampai 2018 diduga menerima uang sekitar sejumlah Rp 6,3 Miliar dan Saleh dari tahun 2017 sampai 2018 juga diduga menerima uang sekitar sejumlah Rp 800 juta,” ucap Alex.
Kerugian negara pun cukup besar atas perbuatan dua tersangka tersebut mencapai ratusan miliar. (Dilansir Antaranews)
