Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan perubahan sistem pemilu semestinya cukup menjadi domain pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR RI.
“Apabila Mahkamah Konstitusi (MK) terlibat lebih jauh …
Anggota DPR: Perubahan sistem pemilu domain pembentuk UU
