Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang, MSi mengatakan, penundaan Pilkada 2024 merupakan domainnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Jika ada persoalan teknis …
Pengamat: Penundaan Pilkada domainnya pemerintah dan DPR
